Artikel:Opini ~> Politik Balas Jasa

Politik Balas Jasa

Ahir-ahir ini arus perpolitikan semakin deras dan tidak terkendali baik politik lokal maupun politik nasional.Kekuasaan menjadi alasan utama dalam setiap tatap mata, goresan bibir berupa kata, hingga mampu menggerakkan badan yang kaku mengejar tahta kekuasaan.Tidak jarang kita lihat banyak orang rela mengorbankan biaya yang sungguh luar biasa besarnya untuk merebut kursi panas diberbagai jabatan.Bahkan apabila dihitung gaji selama ia menjabat kadang tidak ada separuh dari biaya yang dikeluarkan untuk  memperoleh sebuah kursi itu.

Dana, itulah senjata utama yang mempelopori sebuah gerakan perebut kekuasaan yang ampuh saat ini. Sebagai contoh: untuk menjadi kepala daerah (bupati) butuh dana puluhan miliar, bahkan ada yang mencapai ratusan miliar. Memang orang kecil seperti saya bisa gila apa bila dipikir-pikirkan. Ternyata sesudah diselidiki ada kabar angin bahwasanya dana yang dikeluarkan itu tidak hanya dari calon bupati saja,akan tetapi ada donatur-donatur  yang sengaja memberikan dana untuk mensukseskan salah satu calon.

Rasanya lebih gaul disebut dengan saham maupun deposito, selama ini yang saya tahu salah satu tempat menyimpan uang itu di bank. Ternyata ada yang lebih modern yaitu menanam modal pada salah seorang calon pejabat strategis.Cara ini memang mengandung risiko yang sangat besar yakni jika calon yang diusung gagal tentu dana yang ditanam itu lenyap atau hangus begitu saja.Akan tetapi jika calon menang, baru untung tak terduga dengan mudah diperoleh. Dengan mudah modal yang ditanam itu berlipat ganda hanya dalam sekejap saja.

Mayoritas jabatan yang tinggi menghabiskan dana yang demikian besarnya pula, tanpa uang sangat sulit muncul dipermukaan meskipun punya kualitas. Kursi dengan mudahnya diperjual belikan.  Berarti bisa dikatakan kursi kekuasaan itu milik pribadi karena tidak obahnya kita membeli kursi dipasar dengan uang yang kita miliki.Apabila kursi telah diperjual belikan bagaimana nasib rakyat ke depan? Padahal kursi yang diduduki oleh orang tertentu itu penuh dengan air mata harapan, harapan rakyat untuk kesejahteraan yang berkeadilan.

            Seorang calon yang mendapat asupan dana dari donaturnya tentu akan berhutang budi, si donatur pun tidak akan rela melepas dananya begitu saja tanpa ada kerja sama yang saling menguntungkan.Begitu juga halnya dengan tim-tim yang mendukungnya,ada udang dibalik batu. Begitulah cara main para aktor dibelakang layar.

            Permainan politik seperti ini lebih indah disebut politik balas jasa. Orang yang telah berjasa dalam proses pencapaian kekuasaan itu akan berkata : pak.. masih ingat kan, saya sudah menanam jasa dibawah  kursi. Aktor ini menggunakan kata menanam ternyata mempunyai arti yang sangat mendalam. Kata menanam akan dilanjutkan oleh kata tumbuh, jadi kedua kata ini tidak bisa dipisahkan, kemudian kata dibawah juga mempunyai arti yang penting yakni jika kita menanam dibawah tentu akan tumbuh keatas. Pembaca yang budiman tentu telah dapat menafsirkan kata” tumbuh dan keatas” .

            Lihatlah realita bagaimana suasana pemerintahan lokal maupun nasional, nyaris tidak bisa terhindar dari politik balas jasa. Seorang bupati akan menunjuk seseorang untuk menduduki kepala dinas tertentu, orang yang dipilih ini adalah orang mempunyai jasa terhadap bapak bupati. Hampir seluruh dinas seperti itu , cara inilah sebagai implementasi dari jasa-jasa yang telah mereka berikan.Begitu juga dengan politik nasional, seorang penguasa sering kali tidak selektif dalam memilih tokoh untuk jabatan tertentu bahkan cenderung subjektif mengutamakan warna baju dan goresan tinta diatas kertas(koalisi).Mengabaikan kualitas dan keprofesionalan tokoh.

            Politik balas jasa sangat bertentangan dengan etika perpolitikan yang baik dan professional. Tidak salah kiranya saya menyebutnya politik amoral yakni politik yang tidak mempunyai moral,berarti sama dengan prilaku binatang yang tidak mempunyai akal sama sekali. Sehingga pemerintahan yang dijalankan itu terkesan buas, memangsa apa yang ada didepannya.

            Selain itu politik balas jasa akan mengesampingkan bahkan bertolak belakang dengan asas proporsionalitas,asas professionalitas,dan asas efektifitas.

Pertama,asas proporsionalitas yakni keseimbangan, politik balas jasa akan menghapus keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Suatu kedudukan itu akan diduduki oleh orang tertentu saja,misalnya tim sukses, orang dekatnya,bahkan bisa saja berimbas pada suku dan golongan. Sehingga akan terjadi kecemburuan politik.

            Kedua,asas  profesionalitas , akibat politik balas jasa pejabat-pejabat yang menduduki instansi tertentu kadangkala tidak professional, tidak ahli didalam menjalankan tugas yang diembannya. Sebagai contoh kepala dinas pendidikan dipimpin oleh sarjana peternakan, ini adalah kesalah yang sangat patal atau ketidak tepatan seorang pemimpin dalam menempatkan tokoh tertentu. Akan tetapi akibat adanya balas jasa tadi semua dianggap tepat dan benar.

            Ketiga, asas efektifitas, akibat robohnya asas proporsionalitas ditambah lagi dengan jauhnya asas profesionalitas maka asas efektifitas tidak akan pernah terwujud. Mustahil akan berjalan pemerintahan yang efektif akan tetapi pemerintahan yang kacau dan amburadul lah yang akan terjadi. Suatu sistem pemerintahan yang jauh dari harapan rakyat dan bertolak belakang dari terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

            Jadi untuk menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan harapan rakyat, masyarakat harus selektif dalam memilih pemimpin. Kemudian diikuti oleh pemimpin yang netral memilih peragkat-perangkatnya sesuai keahlian dan mempunyai kualitas yang baik. Sehingga didalam pemerintahan itu dapat ditegakkan asas proporsionalitas,professionalitas dan efektifitas yang akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi seluruh masyarakatnya.Ingat pemimpin yang bisa merobah wajah dunia adalah pemimpin yang mempunyai moral dan kualitas.